Masih ingat dengan Macan Tamil Eelam di Sri Lanka. Atau gerilyawan Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Macam Tamil atau LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) selama 27 tahun melakukan pemberontakan untuk membentuk negara Tamil Eelam di Timur Laut Sri Lanka. Mereka melakukan teror, pembunuhan dan sabotase. Korbannya mencapai seratusan ribu orang. Pemerintah Sri Lanka akhirnya bertindak tegas dengan menggelar operasi militer skala besar tahun 2009. Pasukan Sri Lanka dengan dukungan kapal perang dan pesawat tempur membombardir semenanjung Jafna. Seluruh pimpinan LTTE digebuk habis termasuk panglima tertinggi Velupillai Prabhakaran tewas mengenaskan dengan alutsista roket. Tamatlah riwayat LTTE, tidak ada lagi tunas yang tumbuh untuk melanjutkan perjuangan. Termasuk perjuangan menghasut di luar negeri.
Pertempuran kota atau urban warfare di Marawi Filipina Selatan sangat heroik sampai-sampai dibuatkan film actionnya. Awalnya Pemerintah Filipina ingin menangkap pimpinan gerilyawan Abu Sayyaf yang bernama Isnilon Hapilon di Marawi. Gerilyawan Abu Sayyaf adalah pecahan MNLF yang menolak berdamai. MNLF pimpinan Nur Misuari sudah berdamai abadi dengan pemerintah Filipina. Juru damainya Indonesia. Gagal menangkap Hapilon, Filipina menggelar operasi militer perang kota di Marawi pekan ketiga Mei 2017. Kota ini dihujani peluru tajam selama 5 bulan. Termasuk bombardir dari pesawat tempur. Dukungan logistik dan amunisi dari laut, salah satunya dengan kapal perang LPD Angkatan Laut Filipina yang baru selesai dibangun di PT PAL Indonesia. Akhirnya petinggi Abu Sayyaf Hapilon dan Maute tewas pertengahan Oktober 2017. Operasi militer selesai, pasukan Filipina disambut hangat publik di Manila. Filipina bilang kinerja kapal perang LPD buatan Indonesia memuaskan. Battle proven neh.
Di Papua sudah lama ada pasukan pemberontak bersenjata. Pemerintah Indonesia selama ini menerapkan pola defensif teritorial berbaju Kamdagri (keamanan dalam negeri) untuk mengatasinya. Penyebutan pasukan separatis OPM di Papua dengan sebutan KKB alias kelompok kriminal bersenjata. Pasukan Brimob berada di garda terdepan dengan pasukan TNI berstatus bawah kendali operasi (BKO). Dengan pola defensif seperti ini ada kesan pembiaran terhadap sepak terjang OPM. Sudah puluhan korban gugur dari prajurit TNI dan Brimob. Mulai dari jendral bintang satu sampai prajurit dua. Termasuk teror, pembunuhan, pemerkosaan, dan pembantaian rakyat Papua yang dilakukan pasukan.pemberontak bersenjata OPM.
Akhirnya momen yang ditunggu tiba. Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto bertepatan dengan Idul Fitri tanggal 10 April 2024 mengumumkan perubahan nomenklatur KKB menjadi OPM. Reaksi besar tumpah ruah. Hampir seluruh netizen tanah air menyambut antusias dan mendukung penuh. Rasa gemas, dongkol, gondok dan marah yang selama ini dipendam, seperti menemukan saluran kelegaan aspirasi. Selama ini operasi kohesivitas Kamdagri POLRI-TNI di Papua dalam perspektif kita tidak bisa maksimal. Dengan ini tentu perlu merumuskan kembali pola operasinya. Kita berpandangan operasi kohesivitas yang lebih populer disebut BKO bisa beralih menjadi operasi sinergitas TNI-POLRI. Masing-masing melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya. POLRI dengan operasi Kamdagri, TNI melaksanakan operasi kombatan berdasarkan hukum humaniter internasional. Karena ada konflik bersenjata dan berhadapan dengan pasukan pemberontak bersenjata separatis OPM. Ini kan sama persis dengan pemberontakan LTTE dan Abu Sayyaf.
Sebenarnya OPM secara struktural tidaklah satu komando. Ada kelompok bersenjata yang mempunyai struktur komando sendiri. Ada kelompok propaganda yang bergaya mewakili secara politik di ruang antarbangsa. Ada juga koordinator demo simpatisan. Diantara kelompok ini belum ada korelasi struktural dan hirarki. Yang ada saling klaim satu sama lain mewakili perjuangan. Bahkan diantara sayap militer OPM yang berbeda wilayah seperti berdiri sendiri, tidak saling menguatkan, apalagi bersinergi. Anatomi organisasi separatis OPM ini militansinya masih dibawah LTTE atau Abu Sayyaf. Nyatanya belum lama diumumkan Panglima TNI soal perubahan nomenklatur, OPM sudah menghiba. Jangan pakai serangan udara, jangan bom kami, jangan ini jangan itu. Lha kombatan kok jadi cengeng begitu.
Sudah saatnya pasukan TNI berada dalam komando penuh Kogabwilhan Tiga. Tidak lagi dalam koridor BKO dengan POLRI. Kombatan pemberontak OPM jelas bertujuan separatis. Pemberontak bersenjata harus ditumpas habis dengan operasi militer. Jangan beri ruang untuk menyusun kekuatan termasuk berteriak minta tolong ke dunia internasional. Posisi geostrategis dan geopolitik Indonesia saat ini sangat vital terkait peta potensi konflik di Indo Pasifik dan Laut China Selatan. Selama berpuluh tahun Australia, Inggris dan AS selalu mencampuri dan mendikte urusan Papua.
Belakangan ini mereka yang tergabung dengan Pakta AUKUS sudah berkonsentrasi penuh menghadapi tembok China. Dalam konteks ini Indonesia punya posisi tawar yang kuat karena wilayah kita memegang posisi kunci dalam manajemen konflik, zona konflik termasuk suplai logistik militer AUKUS. Dalam pandangan AUKUS Indonesia adalah mitra strategis. Pada sisi yang lain kita juga membangun kerjasama ekonomi dengan China. Prabowo baru saja berkunjung ke China atas undangan Xi Jinping. Kartu truf diplomasi bisa kita mainkan jika ada yang ingin mendikte soal Papua.
"Pertempuran" yang lain di teritori proxy war adalah mengembangkuatkan informasi dan opini konstruktif soal Papua dalam publikasi dan diplomasi internasional. Model komunikasi dan interaksinya lainnya menguatkan narasi dan literasi digital di media sosial. Pengulangan narasi dan literasi historis keabsahan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI perlu disebar luas tak kenal lelah di media-media sosial. Termasuk menyampaikan perkembangan ekonomi kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di Papua. Juga soal korupsi yang dilakukan pejabat Papua, sebarkan seluasnya. Jangan kalah gertak. Sebagai contoh beberapa pejabat Papua jika ketahuan korupsi lalu mencoba menggertak pemerintah pusat dengan menjual nama OPM.
Kita mendukung penuh gebrakan Panglima TNI agar pasukan TNI yang bertugas di medan operasi dapat memaksimalkan tupoksinya sebagai pasukan tempur. Saatnya menunjukkan kinerja ofensif karena dalam kacamata intelijen peta kekuatan OPM sudah terang benderang. Dengan memakai teknologi UAV / UCAV misalnya akan lebih memudahkan memberangus OPM. Dalam konflik bersenjata dengan pasukan pemberontak berlaku hukum humaniter internasional. Gempuran dengan berbagai jenis alutsista yang dimiliki adalah keniscayaan sebagai negara berdaulat dan bermartabat. Indonesia adalah negara berdaulat dan diakui secara internasional dari Sabang sampai Merauke. Siapapun yang ingin memberontak dan berkeinginan separatis harus ditumpas habis.
****
Jagarin Pane / 18 April 2024
