Tanpa banyak publikasi, sepanjang tahun ini angkatan laut Indonesia secara
terus menerus menghadirkan sejumlah kapal perang striking force dan
memperlihatkan taji tempurnya di Ambalat. Sejumlah KRI dari Armada Dua silih
berganti mengawal teritori perairan Kaltara bersinergi dengan pesawat intai dan
jet tempur TNI AU. Berita ini kalah seru dengan konflik di Laut China Selatan
(LCS) yang melibatkan China dan AS.
Bulan Februari tahun ini Malaysia memperlihatkan buku putih pertahanannya, bagaimana strategi pertahanannya 10 tahun ke depan. Namun titik perhatian kita adalah adanya tampilan peta baru teritori Malaysia. Dan memasukkan perairan Ambalat dalam wilayah teritori dan ZEE nya. Secara geopolitik dan geostrategis, Ambalat adalah wilayah kedaulatan Malaysia, menurut Buku Putihnya.
Ketika Buku Putih itu terbit sudah banyak kemajuan yang didapat dalam perkuatan militer Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tahun 2005 yang lalu kekuatan alutsista kita tertinggal dari Malaysia. Dan jiran yang satu ini karena merasa menang dalam sengketa Sipadan dan Ligitan lalu memperlihatkan keangkuhan militernya. Berkali-kali dengan arogannya melecehkan teritori Indonesia. Bahkan ketika Presiden SBY berkunjung ke Ambalat, pesawat mereka melintas di atas kapal perang yang dinaiki RI-1.
Kondisi sekarang sudah terbalik. Militer kita sudah jauh mengungguli Malaysia. Perolehan asset kapal perang baru kita meningkat signifikan. Juga untuk matra udara dan darat kita banyak memperoleh asset-asset berteknologi terkini. Program Minimum Essential Force (MEF) yang digagas dan dimulai sejak Presiden SBY tahun 2009 telah menghasilkan postur kekuatan TNI yang jauh lebih baik.
Sementara Malaysia hampir tidak terdengar berita memperoleh alutsista anyar
dan berkelas. Pembangunan fregat Maharajalela Class ruwet dan terhenti.
Pergantian helikopter jadul Nuri tidak terlaksana. Operasional jet tempur
Sukhoi tidak maksimal bahkan ada kabar 1 jet tempur Sukhoinya mengalami
"keletihan logam" karena sering dipakai atraksi demo.
Persoalan ketersendatan pembangunan militer Malaysia tidak terlepas dari gaya rezim terdahulu yang disinyalir banyak menyalahgunakan wewenang. Padahal ancaman terhadap teritori Malaysia di depan mata. Klaim China terhadap perairan LCS di Sabah banyak mempermalukan Kerajaan. Setidaknya ada 89 kali pelanggaran yang dilakukan China namun Malaysia tidak memberikan respon militer alias diam saja.
Persoalan Sabah dengan Filipina juga mencuat belakangan ini. Berdasarkan catatan sejarah, Sabah bagi Filipina adalah wilayah bekas Kesultanan Sulu. Ini juga merupakan ancaman teritori kedaulatan Malaysia. Perkuatan militer Filipina saat ini harus diantisipasi Malaysia meski tujuan utamanya adalah untuk menghadapi China di LCS. Bisa jadi militer Filipina menjadi kekuatan penggentar untuk konflik Sabah kelak.
Hampir semua negara ASEAN meningkatkan belanja militernya sementara Malaysia tertatih-tatih melakukannya. Persoalan kemelut politik di Semenanjung yang masih ruwet menyita energi konstruktif untuk negeri serumpun itu. Belum lagi letak geografi Sabah dan Ambalat yang jauh dari Semenanjung. Dalam bingkai strategi militer akan menyulitkan Malaysia manakala terjadi konflik di Sabah dan Ambalat.
Indonesia punya pangkalan militer di Tanjung Pinang, Pontianak dan Natuna. Bahkan Natuna mampu melakukan blokade militer jika memang diperlukan. Malaysia semenanjung akan mengalami kesulitan dalam suplai militer ke Ambalat manakala terjadi konflik. Penyergapan yang dilakukan 2 jet tempur F16 TNI AU terhadap Hercules Malaysia yang menuju ke Sarawak setahun lalu adalah contoh soalnya.
Sekarang saja Malaysia mengalami kesulitan dalam distribusi kapal perang dan jet tempur. Armada lautnya kekurangan kapal combatan. Bagaimana menjaga perairan Semenanjung, lalu terpotong jalur militernya ke Sabah dan Sarawak karena ada pangkalan militer China di Paracel dan Spratly serta pangkalan militer Indonesia di Natuna. Makanya saat ini kehadiran armada laut Malaysia di Ambalat nihil meski Buku Putih pertahanannya jelas memasukkan Ambalat sebagai wilayahnya. Artinya Buku Putih itu tidak bergigi. Sementara kita sepanjang tahun ini mengawal ketat perairan Ambalat, karena itu wilayah kita.
Pelajarannya adalah, apapun itu, kekuatan egois dan diplomasi sebuah negara harus diikuti dengan kekuatan militer yang setara. Si Vis Pacem Para Bellum adalah semboyan kewibawaan militer. Jika ingin damai bersiaplah untuk perang. Diplomasi militer adalah menjalankan semboyan ini.
Jika militer kita kuat dan disegani maka kekuatan diplomasi kita juga disegani. Jadi sangat dimungkinkan tidak terjadi perang karena masing-masing merasa segan. Contoh jelasnya konflik India-China baru-baru ini. Karena saling segan yang terjadi kemudian tawurannantar personil yang menewaskan lebih 70 serdadu kedua negara. Bukan karena letusan senjata.
Kehadiran sejumlah KRI dan jet tempur di Ambalat adalah diplomasi militer untuk menunjukkan kekuatan militer Indonesia. Sekaligus untuk menegaskan marwah dan kedaulatan teritori NKRI. Ada dua hal yang menjadi faktor nihilnya kehadiran kapal perang Malaysia disana. Kurangnya armada kapal perang mereka atau merasa kalah mental beruji nyali dengan kapal perang kita.
****
Jagarin Pane / 29 Agustus 2020
