Mengawal Natuna Teritori Marwah

Jauh-jauh hari Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan sebuah rencana strategis untuk memperkuat militer Indonesia. Waktu itu krisis Ambalat sedang panas-panasnya. Tetapi alasan kuat SBY menyiapkan program besar yang dikenal dengan MEF (Minimum Essential Force) adalah adanya laporan intelijen bahwa China sedang membangun kekuatan militer dan mengklaim Laut China Selatan (LCS).

Sepuluh tahun kemudian, saat ini, militer Indonesia sudah jauh lebih kuat. Berbagai jenis alutsista canggih didatangkan. Berbagai infrastruktur militer dibangun, digelar dan dibesarkan. Industri pertahanan dalam negeri diberdayakan, dibesarkan agar mampu menjadi supplier alutsista yang dibutuhkan.

Natuna dijadikan benteng garis depan. Pangkalan militer segala matra dibangun. Berbagai jenis alutsista semua matra sudah dan sedang digelar secara permanen. Ribuan prajurit sudah ditempatkan disana. Sejumlah kapal perang dan coast guard bakamla siaga. Flight jet tempur berbagai jenis silih berganti melakukan patroli.

Nine Dash Line China, klaim yang rakus

Tapi mengapa justru gangguan di teritori ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Laut Natuna Utara semakin menjadi-jadi dan berani, utamanya sejak Oktober 2019. Bahkan yang terakhir di pekan akhir Desember 2019 kapal Coast Guard China yang di back-up kapal perang Fregat mereka berhadapan langsung dengan kapal Coast Guard kita KN Tanjung Datu. Dan tidak mau pergi.

Kehadiran kapal-kapal Bakamla dengan dukungan KRI dibutuhkan setiap saat, bukan setiap periode. Bukan sekedar melihat tangkapan di layar radar atau jaringan internet lalu mengerahkan kapal. Pernyataan petinggi atau penguasa lautan yang high profil dan lantang sangat diperlukan sebagai bagian dari unjuk nyali, uji nyali.

Kemudian kalau mau berjaya dengan sebutan negara maritim atau poros maritim maka perkuatlah angkatan laut dan coast guard. Dan itu extra ordinary, tidak bisa dengan cara-cara biasa. Harus ada percepatan, lebih cepat. Duit sudah ada, tinggal bagaimana mengelola anggaran pertahanan. Ojo mbulet, kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah, kata orang sono.

Pernyataan dan sikap Ratu Kidul Pangandaran Susi Puji Astuti ketika diberi kepercayaan mengelola KKP adalah gambaran sosok highprofile, nasionalis, berkarakter dan mampu mengangkat marwah teritori maritim. Tidak sekedar mengelola dan membesarkan bisnis maritim. Marwah teritori maritim adalah segalanya, baru kemudian bicara soal bisnis maritim, bukan dibalik. Susi telah membuktikan sosok perempuan kuat dan hebat yang dihormati dan disegani dunia selama lima tahun ini.

Astross TNI AD sudah ditempatkan di Natuna

Kita lihat kondisi Laut Natuna Utara saat ini, sangat kontras. Nelayan kita bahkan dikejar-kejar oleh nelayan asing. Konvoi nelayan asing yang dikawal Coast Guard mereka sudah mencabik-cabik marwah teritori ZEE kita. Dan tidak ada satu pun pernyataan dan langkah yang mampu mengangkat kembali marwah yang sudah dicabik-cabik itu kecuali nota protes. Setidaknya sampai detik ini.

Sudah ada 10 kapal perang mengawal Natuna bersama kapal-kapal Bakamla yang dikenal dengan sebutan Coast Guard. Bahkah KN Tanjung Datu 1101 milik Bakamla yang dikerahkan termasuk kapal terbaru ukuran terbesar, 110 meter panjangnya. Ada KRI Bung Tomo Class, ada Parchim Class, ada KRI Fatahillah dan lain-lain.

Asumsi kita, bahwa intelijen asing menangkap pesan kuat bahwa setelah Ratu Kidul kembali ke pangkalannya di Pangandaran, komando teritorial ZEE tidak lagi sekuat karakternya. Jadi test case perlu dilakukan. Maka kapal nelayan asing ramai-ramai menjarah ikan di Laut Natuna Utara dengan dikawal Coast Guardnya bahkan kapal perangnya. Benar-benar tidak bermarwah.

****
Solo 1 Januari 2020
Jagarin Pane
Penulis adalah pemerhati pertahanan dan alutsista TNI