Geger batubara internasional mengharuskan Xi Jinping berkomunikasi dengan Jokowi via saluran telepon pekan ini. Artinya batubara Indonesia mampu menggoyangkan ketahanan energi negara setangguh China ketika tiba-tiba Presiden Jokowi menutup seluruh keran ekspor batubara seminggu lalu. Padahal RI-1 sedang marah soal suplai batubara untuk PLN yang menipis karena pengusaha batubara ingkar janji memenuhi kuota untuk PLN. Mereka habis-habisan mengekspor batubara yang harganya sedang melangit. Kewajiban kuota untuk PLN ditinggalkan karena selisih harga yang besar. Keterlaluan.
Pada saat yang bersamaan geger soal pengadaan satelit militer mengemuka. Dan ini menimbulkan kerugian negara ratusan milyar. Tidak usah dijelaskan secara detail karena sudah dijelaskan Menko Polhukam dan akan diusut tuntas proses yang terjadi di tahun 2015 itu. Pengadaan satelit militer sebenarnya merupakan kebanggaan nasional namun prosedural soal anggaran yang belum tersedia saat itu menjadi asal muasal keruwetan dan menyebabkan Indonesia membayar denda ratusan milyar. Kemudian soal dugaan korupsi pengadaan helikopter AW101 yang di mark-up 220 milyar sedang didalami kembali oleh Panglima TNI saat ini. Kasusnya dihentikan Puspom TNI dan masih mengendap di KPK.
Barusan TNI AL mendapat 2 kapal perang baru yaitu KRI Golok 688 dan KRI dr Wahidin Sudirohusodo 991. Kedua kapal perang ini buatan dalam negeri. KRI Golok 688 hasil karya PT Lundin Banyuwangi merupakan kapal perang striking force trimaran stealth. Dirancang sebagai kapal berdesain siluman yang mampu menggotong rudal anti kapal permukaan. Sebuah karya anak negeri yang membanggakan. Demikian juga dengan KRI dr Wahidin Sudirohusodo 991 dari jenis LPD Rumah Sakit hasil karya BUMN strategis PT PAL. Sejauh ini PT PAL telah sukses membangun 6 kapal perang jenis LPD untuk TNI AL dan 2 unit untuk angkatan laut Filipina.
Tiga peristiwa diatas menjadi catatan kita di awal tahun 2022 yang basah kuyup dengan siraman hujan merata. Soal China yang kelabakan ketika kita menyetop ekspor batubara selama seminggu sesungguhnya menggambarkan saling ketergantungan yang menguntungkan antar negara. Meski negeri itu punya musuh banyak karena mengklaim sana sini termasuk soal perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Natuna, nyatanya China tidak bisa lepas soal kebutuhan dari saling ketergantungan satu sama lain. Apalagi jika konflik di Selat Taiwan, Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS) pecah maka hancur leburlah seluruh tatanan kehidupan dan kesejahteraan ummat manusia. Sudah tahu dampaknya mematikan seluruh peradaban tapi masih juga bersikukuh kaku. Mengapa tidak mengedepankan semangat berbagi bersama dan kerjasama untuk kesejahteraan. Mengapa tidak pasang wajah ramah sih.
Terbukanya borok pengadaan satelit militer di tahun 2015 sungguh sangat memalukan. Langkah tegas Menko Polhukam patut kita apresiasi dengan kinerjanya yang mulai menunjukkan taring terutama soal hukum. Rincian publikasi yang begitu jelas memberikan arah bagi kita secara runtun bahwa telah terjadi mis manajemen, salah prosedural dan sangat tergesa-gesa dalam prosedur pengadaan satelit militer yang anggarannya belum tersedia. Padahal masih tersedia waktu pengisian slot orbit satelit selama tiga tahun sejak satelit Garuda I keluar orbit pada bulan Januari 2015. Kerugian ratusan milyar karena Indonesia dikenakan denda oleh arbitrase Inggris dan Singapura.
Sementara itu Kementerian Pertahanan terus melaju dalam upaya menyegerakan ketersediaan sejumlah alutsista untuk TNI. Setelah serah terima KRI 991 dan KRI 688 diprediksi sepanjang tahun 2022 ini akan banyak berita yang menggembirakan untuk penambahan dan pengembangan alutsista TNI. Dan prediksi itu tidak perlu kita rinci satu persatu karena netizen forum militer sudah bisa menebaknya. Kita hanya berharap kabar baik itu jelas dan cepat. Kita sebenarnya berpacu dengan waktu untuk segera menyediakan pasokan alutsista strategis. Filipina adalah satu contoh bagaimana sebuah pemerintahan mengambil langkah extra ordinary untuk memperkuat militernya. Syarat dan ketentuan berlaku: tidak pakai lama.
Percepatan pengadaan alutsista tentu harus tetap prosedural agar tidak terulang kasus seperti pengadaan satelit militer. Juga ketat dalam spek teknis dan finalisasi price alias yang wajar-wajar saja dan transparan. Ini yang sedang dibenahi Kemenhan, percepatan dan prinsip kehati-hatian. Dua hal yang menjadi rambu utama pengadaan alutsista G to G. Kemenhan sedang membangun mekanisme, juga sedang disibukkan dengan kasus pengadaan satelit militer. Pada dimensi lain Kemenhan dituntut untuk menyegerakan kedatangan alutsista strategis, karena iklim kawasan LCS tidak lagi nyaman hari-hari ini dan hari-hari mendatang.
Mengemban harapan di tahun 2022 untuk menjaga stabilitas kawasan adalah memperkuat diplomasi dan silaturrahim antar negara di Indo Pasifik. Saling menyapa antara petinggi negara seperti perbincangan diplomatik Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping soal ekspor batubara barusan. Termasuk upaya diplomasi Indonesia untuk mendekatkan dan mendinginkan Pakta Aukus dengan China. Kedua pihak, Aukus dan China ini dalam pandangan kita bercorak "teguh dalam keakuan, angkuh dalam bergaul, dan sedang berebut pengaruh". Yang mengemuka kemudian adalah diplomasi militer, pamer kekuatan, saling menggertak. Lucunya arena pamer dan saling gertak ada di halaman komplek perumahan yang selama ini rukun damai.
*****
Jagarin Pane / 15 Januari 2022
