Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja memberikan kabar terkini tentang situasi perekonomian Indonesia. Pesannya untuk kita agar bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi keuangan internasional, kenaikan harga dan inflasi sebagai dampak pandemi Covid 19 dan perang Rusia-Ukraina. Di belahan bumi yang lain Presiden AS Joe Biden mengumumkan keadaan darurat energi di negaranya ditengah semakin memburuknya hubungan AS-Rusia dengan perkiraan kuat putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Krisis pangan telah menghantui seluruh dunia termasuk potensi melebarnya konflik bersenjata di Eropa menuju Indo Pasifik.
Sementara itu dalam rapat tertutup Kemenhan, TNI dan Komisi I DPR RI Senin 6 Juni 2022 ada permintaan tambahan pagu anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2023 menjadi 319 trilyun rupiah. Sebelumnya pagu indikatif anggaran Kemenhan tahun 2023 yang ditetapkann sementara, ada di angka 123 trilyun. Artinya ada usulan penambahan signifikan sebesar 196 trilyun. Kemenhan dan TNI tentu sudah memperhitungkan besaran nominal tambahan anggaran itu dengan justifikasi yang kuat dan jelas. Dinamika geopolitik dan potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) semakin panas dan ruwet sementara kekuatan alutsista kita sampai hari ini masih jauh dari mencukupi.
Di kawasan lain diatas kepulauan Paracel LCS pekan terakhir Mei kemarin baru saja terjadi insiden gesekan berbahaya antara pesawat intai strategis Poseidon Australia dengan jet tempur J16 fotocopy Sukhoi SU30 China. J16 menyergap Poseidon yang melintas Paracel lalu melepaskan flare dan serpihan aluminium. Diikuti dengan gerakan tangan sang pilot China mengacungkan jari tengah ke arah kokpit Poseidon. Sebuah drama yang benar-benar mencekam situasinya. Pada waktu yang hampir bersamaan kapal coast guard China juga memasuki perairan ZEE Natuna. Setelah diperingatkan KRI Imam Bonjol 383 kapal pengawas pantai China keluar dari ZEE Natuna.
Dampak perang Rusia-Ukraina seperti memberi angin segar bagi China untuk melangkah lebih maju dalam manuver militer dan show of force. Bulan lalu serombongan 30 pesawat militer China menyusup ke area ADIZ (Air Defence Indentification Zone)Taiwan. Sebelumnya jika ada kapal perang atau pesawat yang melintas di LCS, yang terjadi adalah komunikasi saling ejek, nyinyir dan ancam antara kedua belah pihak. Tapi kali ini China mengerahkan jet tempur canggihnya untuk menyergap Poseidon. Australia bereaksi keras dan menganggap penyergapan itu sebagai agresi. Tapi kemudian China membalas kalimat itu dengan menyebut resiko tanggung sendiri. Alamak.
Berdasarkan catatan BPS inflasi kita saat ini sudah 3,5% karena kenaikan harga barang dan jasa termasuk transportasi udara. Sebagai catatan Inflasi di Turki bahkan sudah mencapai 78%. Seluruh dunia menghadapi tekanan ekonomi hebat sebagai dampak Covid 19 dan perang di Eropa. Tidak semua komoditi yang bisa kita tahan kenaikan harganya, ujar ibu Sri Mulyani karena itu bisa menyebabkan subsidi dari APBN membengkak. Sementara ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan listrik karena pemerintah menambah nominal subsidi seratusan trilyun. Kita apresiasi kebijakan ini.
Antara siaga dan waspada, keduanya mengandung makna yang sama: bersikap hati-hati. Antara perkuatan ekonomi kesejahteraan dan pertahanan sejatinya adalah dua sisi mata uang yang bersinergi kuat. Dinamika geopolitik kawasan yang sudah tidak sejuk lagi dan berdurasi jangka panjang mengharuskan kita pasang kuda-kuda untuk memperkuat benteng pertahanan. Sementara pertumbuhan ekonomi harus berjalan positif untuk meningkatkuatkan PDB kita. Pertumbuhan ekonomi 5% misalnya akan meningkatkan pertumbuhan PDB sekaligus mampu mengelola rasio hutang. Artinya jika hutang bertambah dan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal, rasio hutang menjadi relatif stabil.
Pertumbuhan kekuatan pertahanan Indonesia tidak bisa lagi dinomorduakan saat ini dan seterusnya karena justifikasinya sudah sangat jelas dan terang benderang. Perkuatan alutsista adalah extra ordinary. Dinamika konflik kawasan sudah masuk stadium tiga sementara kekuatan pertahanan kita masih setingkat "obat generik". Ada perseteruan kuat antara pemilik hegemoni AS dan pesaing hegemoni China di halaman rumah kita. Saat ini sudah terjadi pergeseran kekuatan utama militer dunia ke Indo Pasifik. Di kawasan ini ada tiga hotspot sekaligus yang sama-sama punya potensi meledak dahsyat. Yaitu permusuhan dua Korea, persoalan Taiwan dan klaim terhadap LCS.
Oleh sebab itu pembangunan kekuatan pertahanan dalam pandangan kita harus tumbuh sejajar dengan pembangunan kekuatan ekonomi kesejahteraan. Singkatnya pertumbuhan kekuatan pertahanan tidak boleh dikesampingkan apalagi dibaikan atau ditunda. Pertarungan saat ini dan masa depan adalah perebutan sumber daya alam, dan negeri kepulauan nan indah ini punya segudang harta kekayaan itu. Mengapa kemudian China keukeuh menduduki Paracel dan Spratly serta membangun pangkalan militer disana karena salah satu wilayah di LCS ini punya kandungan sumber daya energi yang besar.
Tidak mudah memang untuk menentukan prioritas dalam kondisi perekonomian nasional dan internasional saat ini. Namun setidaknya masih ada celah dan harapan untuk memilahnya. Dalam perspektif kita salah satu solusinya bisa saja pemerintah melakukan penjadwalan ulang soal pembangunan IKN Nusantara dan atau menata ulang prioritas proyek strategis nasional yang terkait infrastruktur. IKN tetap dibangun karena sudah menjadi amanat Undang-Undang namun pelaksanaannya yang diundur misalnya mulai tahun anggaran 2024. Demikian juga dengan proyek strategis nasional ada yang bisa ditunda.
Soal perkuatan pertahanan menjadi penting dan mendesak karena kita tertinggal, itu poin pentingnya. Maka keberanian untuk mengusulkan tambahan anggaran yang diajukan Kemenhan dan TNI karena situasinya sudah extra ordinary. Saat ini kekuatan minimal saja (minimum essential force) yang menjadi target perkuatan militer kita belum tercapai. Minimal saja belum terpenuhi konon pula mencapai kekuatan standar dan ideal. Masih jauh panggang dari api. Meski tidak harus sesuai dengan usulan tambahan anggaran tahun 2023 menjadi 319 trilyun, penambahan anggaran pertahanan yang signifikan selayaknya bisa dipenuhi. Rasio anggaran pertahanan terhadap PDB selama ini hanya di kisaran 0,8% dan itu adalah rasio terkecil di kawasan Indo Pasifik. Standar minimal ada di rasio 1,5% dari PDB. Dan kita belum pernah mendekati rasio itu apalagi mencapainya. Yuk mari kita membaca yang tersurat dan tersirat serta menganalisis situasi geopolitik saat ini dengan mata hati bening.
****
Jagarin Pane / 08 Juni 2022
