Relevansi Extra Ordinary Dan Strategi Membeli Waktu

Seremoni penyerahan 6 jet tempur Rafale dan sejumlah alutsista TNI AU lainnya menggema luas di berbagai media internasional. Semuanya memberitakan tentang lompatan strategi extra ordinary dan teknologi militer Indonesia di tengah situasi dan kondisi geopolitik dunia yang bergejolak saat ini. Berbagai turbulensi konflik dan pertempuran terjadi di berbagai belahan bumi bulat bundar ini. Presiden Prabowo di Halim AFB Jakarta Senin 18 Mei 2026 resmi menyerahkan 6 jet tempur Rafale dari 42 unit yang sudah dipesan dari Perancis. Alutsista lain yang diserahkan adalah 2 radar GCI Thales buatan Perancis dari 13 yang dipesan. Juga 4 pesawat VIP Falcon 8X dan 2 pesawat angkut berat A400M Atlas. Masih ada opsi penambahan Rafale untuk melengkapi Air Superiority TNI AU menjadi 4 skadron tempur dengan 64 unit Rafale F4 Gen 4,5.

Program strategis investasi pertahanan di negeri kepulauan yang strategis ini,  saat ini terlihat sangat jelas extra ordinary. Berjalan cepat dan berkorelasi dengan strategi membeli waktu. Yaitu dinamika geopolitik yang memang sudah diprediksi Presiden Prabowo ketika masih menjadi Menteri Pertahanan. Ketika itu Menhan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar anggaran pembelian alutsista dapat ditingkatkan sampai US $ 34 milyar agar kemampuan pertahanan Indonesia  setara dengan luasnya teritori negeri. Saat itu Menteri Keuangan kelihatannya kurang mendukung sepenuhnya dan Presiden Jokowi berada "ditengah" keduanya. Apalagi saat itu ada wabah Covid 19.

Kita melihat gejolak dan turbulensi geopolitik dunia saat ini sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya lebih mengkhawatirkan lagi melihat kekuatan pertahanan kita sendiri. Meski dengan program minimum essential force (MEF) yang sudah berjalan sejak masa jabatan kedua Presiden SBY, sejauh ini pencapaiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan "gizi dasar" alutsista kita. Baru sampai pada kriteria kekuatan minimal yang diperlukan. Artinya selama beberapa dekade sebelumnya kekuatan pertahanan kita memprihatinkan. Tidak punya kekuatan striking force yang bisa diandalkan. Program MEF yang berakhir tahun 2024 saat ini berlanjut dengan program Optimum Essential Force (OEF) 2024-2029.

Substansi program OEF dipercepat untuk mencapai target yang diinginkan tahun 2029. Bersamaan dengan prediksi dinamika kawasan Indo Pasific yang semakin liar, mudah meledak. Seperti selat Taiwan, Laut China Selatan (LCS), Laut China Timur  (LCT) dan Semenanjung Korea. Antisipasi terhadap semua prediksi itu adalah menggenggam strategi membeli waktu untuk mempersiapkan secepatnya kekuatan pertahanan. Indonesia menganut prinsip mandiri aktif dalam politik luar negeri dan defensif aktif dalam manajemen pertahanan. Kita tidak ingin terjebak dalam persaingan 2 kekuatan besar di Indo Pasific dan memihak salah satu kekuatan itu. Maka jalan satu-satunya adalah memperkuat otot militer untuk perlindungan teritori negeri sekaligus sebagai kekuatan diplomasi pertahanan. Maka jangan kaget ketika saat ini pengadaan investasi pertahanan Indonesia berjalan cepat, extra ordinary, berkejaran dengan waktu. 

Extra ordinary dalam program OEF menurut perspektif kita merupakan jalan terbaik based on situasi dan kondisi geopolitik dunia yang "mudah naik darah" dan mengumbar adrenalin. Dan semuanya bersumber dari penguasaan sumber daya alam dan energi yang terbatas. Sumber daya alam dan energi kita melimpah. Pertahanan negara merupakan sabuk pengaman (safety belt) bagi eksistensi negara dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan. Kita perkuat pertahanan bukan untuk ekspansi. Ini yang disebut defensif aktif dan penguatan doktrin pertahanan yang menyesuaikan dengan dinamika geopolitik dan teknologi pertempuran. Jika kita mempunyai kekuatan pertahanan yang setara dengan luasnya teritori maka ini bagian dari diplomasi pertahanan yang paling efektif sebagai unsur penggentar.

Prediksi target OEF tahun 2029 untuk TNI AL adalah tersedianya penambahan aset investasi pertahanan 1 kapal induk lengkap dengan alutsista drone dan helikopter. Penambahan minimal 8 kapal perang heavy frigate dan 4 kapal selam baru, 30 kapal selam tanpa awak buatan PAL, 6 kapal selam midget buatan Italia dan kapal SAR kapal selam. Termasuk 8 baterai Coastal Missile untuk pengamanan selat strategis  dan seratusan tank amfibi marinir. Seluruh Lantamal sudah dikembangkan menjadi Komando Daerah Angkatan Laut ( Kodaeral). Saat ini TNI AL memiliki 274 KRI berbagai jenis, 4 kapal selam, ratusan tank/panser amfibi dan puluhan MLRS.

Untuk TNI AU sampai tahun 2029 ada penambahan 42 jet tempur Rafale, 16 jet tempur KF21 Boramae hasil pengembangan bersama Korsel-Indonesia, 16 jet tempur Chengdu dari China dan 8 jet tempur Sukhoi SU35 dari Rusia. Akan ada pesawat 3 AEW&C dan 4 pesawat angkut multi guna MRTT. TNI AU sedang menambah 25 radar GCI dari 2 jenis yang mampu berinteroperabilitas. Yaitu 13 Radar GCI Thales dari Perancis dan 12 Radar GCI Retia dari Ceko. Skadron UAV TNI AU juga bertambah menjadi 6 skadron di Pontianak, Natuna, Tarakan, Timika, Malang dan Medan.Tahun 2029 semua alutsista anyar ini diharapkan sudah ready for apa saja. Ready for exercise interoperability bahkan ready for war. Tapi bukan ready for "nakut-nakutin". Saat ini kekuatan eksisting TNI AU diluar Rafale adalah 16 jet tempur Sukhoi SU27/SU30, 33 jet tempur F16, 19 jet tempur T50, 24 jet tempur Hawk, 13 pesawat coin Super Tucano, 6 Drone Anka, 8 Drone Wing Loong dan 6 Drone Aerostar. Ruang udara tanah air saat ini dikawal 20 Satuan Radar TNI AU.

TNI AD, pertambahan yang paling revolusioner adalah pembangunan 750 batalyon baru dengan target setiap kabupaten ada 1 batalyon TNI AD. Artinya akan ada penambahan minimal 750.000 pasukan. Ini target sampai tahun 2029. Didalamnya ada penambahan batalyon infantri, batalyon kavaleri, batalyon artileri, batalyon arhanud, batalyon rudal dan batalyon zeni tempur. Termasuk pengadaan alutsista strategis beberapa baterai rudal balistik KHAN buatan Turkiye dan baterai ADS medium range BUK-MB2K buatan Belarusia. Penerbad juga dikembangkan menjadi 6 skadron dengan penambahan puluhan helikopter berbagai jenis. 

TNI AD adalah basis pertahanan pulau. Oleh sebab itu penambahan jumlah batalyon, penambahan jumlah Brigade dan Kodam bersama implementasi BMS (battle management system) adalah sebuah keniscayaan dalam Sishankam Semesta. Saat ini TNI AD sudah mampu berinteroperabilitas antar satuan tempur. Batalyon infantri, batalyon infantri mekanis, batalyon artileri, batalyon arhanud, batalyon roket, batalyon kavaleri dan skadron Penerbad. Semua sudah terintegrasi dalam BMS.  Dalam program ketahanan pangan satuan baru TNI AD berperan dalam ekstensifikasi lahan pertanian. Ini bagian dari tugas OMSP (operasi militer selain perang) sesuai UU TNI. Ketahanan pangan adalah instrumen vital dalam menguatkan ketahanan nasional.

Sejalan dengan percepatan OEF, beberapa negara melakukan Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Indonesia. Tahun ini saja ada 3 negara yang memperkuat kerjasama pertahanan berdimensi luas. Dengan Australia, AS dan Jepang. Ketiganya melihat posisi geostrategis Indonesia yang luas dan paling vital. Terutama untuk jalur logistik dan energi. ALKI 1 yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Singapura dan Laut Natuna adalah jalur strategis. Australia naksir berat untuk memanfaatkan Morotai sebagai pusat latihan tempur bilateral dan multilateral. AS berkeinginan mendapat ruang lintas udara untuk pergerakan pesawat militernya. Termasuk berinvestasi MRO (maintenance, repair dan overhaul) untuk pesawat Hercules seluruh Asia di area Bandara Kertajati. Sementara Jepang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memperoleh kapal selam dan frigate. Bahkan sudah menghibahkan 2 kapal patroli untuk TNI AL dan Bakamla.

Ketiga negara ini sebenarnya ingin "merangkul" Indonesia bersamaan dengan menguatnya postur pertahanan Indonesia secara extra ordinary. Paling tidak mengajak Indonesia dengan karakter non aliansinya bisa lebih dinamis dan "tahu sama tahulah" menyikapi cuaca geopolitik kawasan. Ketiga perjanjian kerjasama pertahanan ini ternyata membuat China ngedumel. Kementerian Luar Negeri China memperingatkan agar perjanjian kerjasama pertahanan ini tidak merugikan pihak lain. Bagi Indonesia yang politik luar negerinya mandiri aktif tidak ada yang perlu dipersoalkan. Karena kita juga bersahabat dengan China termasuk membeli alutsista jet tempur dan coastal missile dari China. Diplomasi pertahanan Indonesia dan perkuatan militernya semata-mata untuk kepentingan nasional, defensif aktif, menjamin kedaulatan teritori dan stabilitas kawasan. 

Dinamika geopolitik mengharuskan Indonesia memperkuat manajemen pertahanan bersinergi dengan diplomasi pertahanan. Termasuk menjalin kerjasama pertahanan, bukan aliansi militer. Ini bagian dari strategi membeli waktu untuk mengantisipasi konflik dan turbulensi termasuk mencegahnya. Jika memang harus terjadi pertempuran diantara dua kekuatan besar di Indo Pasific, Indonesia sudah siap dengan kemungkinan terburuknya. Maka program extra ordinary OEF adalah jalan terbaik sejalan dengan perluasan perjanjian DCA bersama negara lain. DCA dengan Australia, AS dan Jepang adalah bukti bahwa posisi geostrategis, geopolitik dan perkuatan militer Indonesia sangat diperhitungkan. Tidak lama lagi kekuatan militer Indonesia dengan diplomasi pertahanannya bisa menjadi penengah konflik dan penentu stabilitas kawasan. Semoga.

****

Jagarin Pane / 29 Mei 2026