Menilai Paradigma

Belanja alutsista yang digelontorkan Pemerintah untuk paket 2010-2014 tentu sangat menggembirakan kita sekaligus membanggakan.  Belanja itu sekaligus membuktikan komitmen yang serius dari Pemerintah untuk mendandani tentaranya melangkah menuju kualifikasi setara dan berteknologi.  Perkuatan alutsista TNI dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelatihan prajurit telah membangkitkan sebuah paradigma baru bagi militer kita, yaitu berlatih tanpa henti dan bersiap diri dengan alutsista berteknologi.

Ketika uji tembak rudal Yakhont di perairan Laut Sulawesi beberapa waktu lalu, kebanggaan yang diraih dengan keberhasilan menenggelamkan KRI LST Teluk Berau itu merupakan kebanggaan dalam menilai sebuah paradigma teknologi tempur.  Yaitu keberhasilan yang mandiri tanpa dibantu oleh ilmuwan Rusia meluncurkan dan menembak tepat lambung LST tua itu sampai terjengkang kemudian tenggelam.  Ini adalah keberhasilan pertama yang dilakukan militer di luar Rusia dalam mengoperasikan rudal maut yang punya kemampuan jelajah sampai 300 km untuk menghajar kapal musuh.

Tahun ini direncanakan berlangsung latihan gabungan TNI berskala besar.  Ini akan melibatkan banyak personil dan alutsista terbaru yang dimiliki TNI.  Area latihannya berpeluang besar dilakukan untuk yang kesekian kalinya yaitu diwilayah sekitar perairan Ambalat dan Sangatta di Kalimantan Timur.  Hanya bedanya di wilayah perbatasan itu saat ini sedang berlangsung “pertempuran emosional” antara pasukan Malaysia yang bersenjata lengkap dengan gerilyawan Sulu yang mengklaim wilayah Sabah.  Tentunya jika konflik itu berkepanjangan, ketika dilakukan Latgab TNI akan terjadi tontonan yang menarik karena armada laut Malaysia yang sekarang sedang melakukan patroli laut di perairan Sabah akan bertemu dengan rombongan besar armada TNI AL yang melakukan show of force.

Jet tempur Golden Eagle akan tiba tahun ini

Paradigma yang berbeda dari show of force kali ini adalah armada laut TNI AL sudah dilengkapi dengan persenjataan yang mematikan seperti rudal yakhont, C802 dan C705, termasuk tank amfibi terbaru BMP3F.  Rasa percaya diri militer Indonesia tentu sudah jauh menuju kesetaraan segala matra dengan asumsi titik awal ada di tahun 2014 saat sebagian besar alutsista modern sudah ada di pangkuan.  Meski secara diplomasi tidak menganggap Malaysia atau Singapura sebagai kompetitor tetapi tetaplah secara naluri kebangsaan keinginan memiliki alutsista modern dengan kuantitas dan kualitas yang minimal setara dengan negara tetangga menjadi idaman kita semua.

Sekedar ilustrasi catatan keberhasilan ekonomi Indonesia tahun 2012 berdasarkan data resmi BPS memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi stabil selama delapan tahun dengan rata-rata diatas 6 %,  lalu pendapatan perkapita posisi Desember 2012 telah mencapai US$ 3.850, bandingkan dengan pendapatan perkapita tahun 1998 yang sebesar US$ 482 dan tahun 2004 sebesar US$ 1.188.  Posisi produk domestik bruto Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 16 pada tingkat dunia.  Bursa saham di Jakarta pun ikut mekar berkembang yang menunjukkan tingkat investasi yang baik di negeri ini.

Sejalan dengan itu target yang hendak dicapai untuk pendapatan perkapita tahun 2014 adalah sebesar US$ 4.800 – 5.000,- sementara  pencapaian tahun 2025 ditargetkan sebesar US$ 13.000 – 16.000 dengan produk domestik bruto menduduki ranking 12 besar dunia.  Tentu saja keberhasilan ini membawa kepastian akan kekuatan daya beli (purchase power) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Dan salah satu kekuatan daya beli itu adalah kekuatan anggaran belanja alutsista.  Belanja alutsista RI dengan ritme pertumbuhan ekonomi dan kekuatan beli yang dikenal dengan APBN dipastikan akan meningkat tajam apalagi jika komitmen next government memberikan angin segar bagi perkuatan alutsista TNI.

Ini juga mau datang memperkuat armada RI

Mestinya ikut pula terbawa cara pandang yang mampu menilai paradigma ber TNI dan ber alutsista sejalan dengan perkembangan kekuatan postur TNI.  Kenyataannya masih banyak kalangan yang berpola pikir masa lalu dalam melihat postur TNI yang mendapatkan alutsista baru.  Misalnya dengan tabuhan gendang dari segelintir oknum “membela yang bayar” dikumandangkan bahwa senjata-senjata itu nantinya digunakan untuk menggebuk rakyat sendiri.  Suara ini didengungkan dan lalu diamini oleh segelintir rakyat yang kurang paham atau yang sudah punya pola prasangka buruk pada pemerintah.

Kita harus akui bahwa masih banyak kekurangan dalam karya di pemerintahan kita, utamanya korupsi yang masih merajalela atau belum meratanya keadilan hukum bagi semua pihak.  Tetapi harus diakui bahwa stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang tinggi dan iklim investasi yang semakin baik merupakan nilai keberhasilan selama sembilan tahun ini.  Dunia mengakui itu tetapi ada sebagian kecil dari kita yang tidak menganggap itu sebagai keberhasilan.  Tetapi setelah kita teliti ternyata kelompok orang yang bersuara sumbang itu, ya itu-itu saja orangnya dari kumpulan barisan sakit hati yang memang dibiayai untuk bersuara sumbang sampai-sampai ingin menggulingkan pemerintah.

Tentara di republik ini tidak terjun lagi ke dunia politik, tugasnya sebagai komponen utama pertahanan negara tentu juga menjaga lambang-lambang negara termasuk Presiden.  Oleh karena itu upaya-upaya yang mengatas namakan rakyat dari segelintir barisan sakit hati tadi yang mengancam hendak melakukan gerakan inkonstitusional tentu akan berhadapan dengan tentara dan polisi serta sebagian besar rakyat Indonesia yang punya pola rasional, perspektif dan prasangka baik.  Hanya saja komponen masyarakat ini tidak terekspos atau tak ingin tampil.

Menilai paradigma ber pemerintahan sangat kental hubungannya dengan kosa kata “politik”.  Hanya orang waras dan cerdas yang dapat menilai paradigma adanya kemajuan selama sembilan tahun ini.  Tetapi jika sudah ada unsur politisasi maka nilai paradigma itu tidak mampu dibaca dengan kacamata bening hati.   Sama juga ketika kita melihat pertumbuhan postur TNI yang semakin gagah, nilai paradigma dari perubahan menuju kekuatan sengat yang berteknologi pasti akan memberikan nilai kebanggaan. Tetapi jika sudah dimasuki unsur iri, dengki dan nuansa politis tentu kejernihan menilainya sudah ternoda.  Dan itu bukan menilai paradigma dengan kebeningan hati.

******

Jagvane / 22 Maret 2013

Sawah Sabah Mewabah

Diawali dengan serangan udara di pagi hari itu Selasa tanggal 5 Maret 2013, 8 jet tempur Angkatan Udara Malaysia yang terdiri dari 3 Hornet dan 5 Hawk membombardir kawasan “hunian” pejuang Sulu yang melakukan infilltrasi sejak  9 Februari 2013 lalu di Kampung Tanduo Lahad Datu Sabah.  Serangan itu kemudian dilanjutkan dengan pengerahan ribuan tentara darat Malaysia berikut persenjataan berat berupa kendaraan lapis baja dan artileri.  Mereka menyisir kawasan yang telah diduduki pasukan Sulu selama hampir sebulan untuk mencari dan menemukan gerilyawan terlatih veteran Moro Filipina Selatan.

Serangan emosional tentara Malaysia itu sebenarnya mewakili jalan pikiran petinggi pemerintahan dan militer di Kuala Lumpur yang merasa kalah malu karena tak mampu mendeteksi kehadiran milisi bersenjata di daratan Sabah sejak 9 Februari 2013 lalu. Langkah militer Malaysia yang overdosis itu justru melengkapi  dua “kekalahan” sebelumnya yaitu ketidakmampuan intelijen Malaysia mendeteksi kehadiran  milisi dalam jumlah ratusan dan pola runding yang berlarut dan buntu sehingga kemudian menjadi berita mendunia.  Mestinya sejak mencium adanya pergerakan milisi bersenjata di negerinya militer Malaysia  sudah harus melakukan serangan dadakan.  Sehingga tak sampai ceritanya menjadi berita dunia berminggu-minggu. Pada akhirnya opini yang berkembang di luar Malaysia memberikan kesan bahwa Sabah memang bukan milik sejati persekutuan tanah melayu.

Wilayah yang diklaim itu

Ini baru halaman pertama, kira-kira begitu, meminjam istilah Anas Urbaningrum.  Halaman berikutnya sangat diyakini bahwa perang gerilya dan sabotase akan berlangsung lama di Sabah.  Dan itu harus diselesaikan melalui jalan perundingan, bukan jalan militer.  Milisi Sulu sudah tentu mendapat aliran senjata dari saudara seperjuangannya milisi Moro Mindanao.  Senjata-senjata itu jumlahnya diprediksi bisa mempersenjatai minimal 10 batalyon milisi.  Belum lagi jika ada senjata selundupan yang disusupkan intelijen asing untuk “membantu” perjuangan Sultan Sulu mendapatkan haknya.

Malaysia yang selama ini selalu menyanyikan lagu berirama “Meng”  sekarang dipaksa harus mendengarkan lagu berirama “Di” yang gemanya sudah mendunia.  Maksudnya irama “Mengklaim” sekarang sudah diimbangi dengan syair populer “Diklaim”.  Dan tanah yang diklaim itu tak tanggung-tanggung yaitu sebuah “sawah” yang bernama Sabah yang kaya sumber daya alam mineral itu.  Tak usahlah diceritakan lagi proses historis tentang kebaikan Sultan Brunai memberikan Sabah ke Sultan Sulu karena jasa baiknya memerangi pemberontak di North Borneo itu.  Sejarah sudah mencatatnya, termasuk dimasukkannya Sabah dan Sarawak dalam pembentukan negara Malaysia tahun 1963.

Sesungguhnya menghadapi perang gerilya tidak perlu menghadirkan alutsista seperti jet tempur F18 Hornet.  Cukup diatasi dengan pesawat coin (counter insurgency) seperti Bronco atau Super Tucano.  Ketika Indonesia membeli 16 Super Tucano baru-baru ini, banyak pihak di Malaysia mentertawakan.  Nah sekarang ketika mereka berhadapan dengan gerilyawan nyata, baru terasa kebutuhan akan pesawat jenis itu.  Hornet atau Sukhoi kan untuk supremasi udara, duel udara antar negara, bukan untuk melawan gerilya.  Tetapi apa boleh buat perang di Lahad Datu telah dimulai, ada aksi pasti ada reaksi.  Sulu tidak sendirian.  Pejuang Filipina Selatan yang lain tidak akan membiarkan luka dan duka saudaranya yang menuntut hak.  Dan kita akan menyaksikan cerita dan berita berdarah itu pada halaman berikutnya.

Gerilyawan terlatih itu

Malaysia terperangkap persis di mulut “kepala anjing” pulau Kalimantan dimana Lahad Datu berada.  Umpan yang diberikan milisi Sulu di mulut itu memberikan beberapa muntahan yang kemudian menjadi serangan militer emosional yang overdosis.  Boleh jadi dalam serangan senjata berat itu militer Malaysia menyatakan diri sebagai pemenang tetapi bagi pejuang dan gerilyawan itu justru menjadi pemicu dan pembangkit adrenalin untuk melakukan balas dendam berupa sabotase atau perang gerliya.

Milisi Sulu yang didukung MNLF (pejuang Moro) sejatinya mengenal betul wilayah Sabah.  Apalagi di wilayah itu terdapat ratusan ribu warga Malaysia dari etnis Sulu.  Seperti yang dikatakan Habib Hashim Muhajab, Ketua Dewan Komando Islam MNLF, pejuang Moro ketika melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina menjadikan Sabah sebagai tempat latihan militernya.  Tetapi yang lebih seram dari pernyataan Hashim adalah meski pemimpin MNLF belum secara resmi menyatakan memerintahkan pasukan untuk berlayar ke Malaysia namun ribuan milisi Moro menyatakan siap diterjunkan dalam pertempuran.

Pemerintah Filpina dihadapkan pada posisi serba salah.  Tidaklah mungkin selamanya mereka berada dalam posisi yang sama dengan pemerintah Malaysia.  Apalagi sudah jatuh korban di pihak milisi Sulu yang nota bene adalah warga Filipina. Apakah Pemerintah Filipina akan terus membiarkan warganya dibombardir tentara tetangga sebelahnya.  Tentu tidak.  Meski secara diplomasi selalu disuarakan agar milisi Sulu segera pulang kampung, tetapi bukankah lidah memang tidak bertulang.  Secara diplomasi dan hubungan bertetangga perlu disuarakan hal itu tetapi secara intelijen dan militer apalagi yang menyangkut keselamatan dan harga diri bangsa tentu Filipina tidak sepolos itu.

Indonesia sendiri berkepentingan mengawal kawasan perbatasan Sabah dimana Ambalat berada. Saat ini ada 9 KRI dan beberapa kapal kecil bersenjata termasuk pasukan Marinir melakukan patroli di perairan Sebatik dan Nunukan. TNI AD juga melipatgandakan pasukannya untuk mengantisipasi limpahan limbah konflik yang tak terduga termasuk antisipasi eksodus ribuan TKI dari Sabah.  Pemerintah sudah mengantisipasi jika terjadi kelangkaan bahan pokok di Sebatik dan Nunukan sebagai akibat konflik Sabah.  Pertarungan klaim di Sabah sudah masuk dalam wilayah adu jotos, maka kita harus siap-siap menjaga ring itu agar jangan sampai mereka keluar ring yang berarti masuk wilayah kita.  Kalau masuk wilayah kita, kita jotos juga, mengapa tidak.

********

(Jagvane / 09032013)

MENCERMATI PAPUA

Pulau besar di timur Indonesia itu kembali menjadi headline berita dengan gugurnya 8 prajurit TNI di hari yang sama pada dua tempat yang berbeda.  Serangan tanggal 21 Februari 2013 di Tingginambut yang berjarak 20 km dari kota Mulia Puncak Jaya dan lokasi lain yang berdekatan yaitu Sinak, sekitar 40 km dari Tingginambut dikenal sebagai sarang sipil bersenjata yang melakukan perlawanan.  Serangan itu merupakan pancingan serius untuk TNI namun sejauh ini Cilangkap tidak terpancing dan tetap mengedepankan tertib sipil di Papua.

Namun yang lebih menyakitkan justru pernyataan Ketua Bidang Pemantauan dan Pelanggaran HAM pada KOMNAS HAM Natalius Pigai sehari kemudian yang sama sekali tidak mencerminkan seorang pegiat HAM.  Kalimat komentarnya yang sangat tajam itu menyebutkan wajar saja TNI ditembak mati dan tidak melanggar HAM, karena kerjanya hanya tidur dan nongkrong.  Meski pada akhirnya orang ini minta maaf kepada Mabes TNI dihadapan petinggi TNI di Cilangkap tanggal 26 Februari 2013 tetapi sesungguhnya pernyataannya itu cermin dari sikap antipatinya atas kehadiran tentara di Papua.

Sudah minta maaf dia

Sebenarnya ruang otonomi khusus untuk Papua sudah disetujui, yang berarti jumlah kucuran dana bilangan trilyun sudah digelontorkan untuk memajukan harkat dan martabat sejak tahun 2001. Tetapi kekisruhan terjadi seputar aliran dana itu yang menurut “pihak yang tak kebagian”, tidak sampai kepada maksud hati untuk mensejahterakan.  Maksud hati adalah untuk membangun bangsaku di bumi Papua tetapi ketika transfer dana sudah sampai di ujung jalan, yang terjadi kemudian ramai-ramai membangun “Bank Saku” di lingkaran yang mendapat kesempatam berkuasa, katanya begitu.  Atau mereka yang terusik jaringan kekuasaannya menjadikan organisasi sipil bersenjata sebagai bumper dan kartu As untuk berlindung sembari berujar dalam hati, kalau ente ganggu kekuasaan ane, ente coba buka aliran dana otsus, kami akan bersuara merdeka.

Maka yang terjadi adalah tentara atau polisi selalu menjadi pusat akumulasi benturan. Alat negara sah ini menjadi kambing yang di cat hitam manakala provokasi kelompok-kelompok tadi melakukan hasutan kepada sipil bersenjata yang sepertinya dijadikan “alat negara” bagi mereka untuk membunyikan suasana tidak stabil.  Tentara yang ditugaskan disana adalah untuk menjaga wilayah perbatasan yang panjangnya lebih 800 km. Namanya wilayah perbatasan wajar dong ada pergantian pasukan non organik, sama seperti yang terjadi di Kaliamantan karena jumlah pasukan organik di wilayah itu tidak saja kurang mencukupi.  Tetapi juga sesuai sirkulasi tugas tentara di manapun di negeri ini, atau dimana pun di dunia pergantian adalah sesuatu yang layak dilakukan untuk penyegaran.

Sebagai bagian dari NKRI, Papua memang harus mengejar ketertinggalannya.  Otonomi khusus sudah diberikan lebih sepuluh tahun yang lalu namun tak banyak perubahan yang dilakukan karena dana yang disalurkan banyak yang salah urus atau masuk ke bank saku tadi. Perjuangan Papua untuk menyetarakan sumber daya manusia adalah bagian utama bagi dua provinsi di pulau itu termasuk membangun infrastruktur. Inilah pekerjaan rumah bersama dari elemen masyarakat yang berinteraksi di sana.  Jakarta sudah menjalankan tugasnya dengan membagi anggaran istimewa bagi provinsi kaya itu. Kalau Jakarta terlalu banyak campur tangan dalam distribusi dan penggunaan anggaran nanti dikira intervensi.

Elemen masyarakat yang masih menyuarakan kemerdekaan sebenarnya masuk kategori kelompok minoritas.  Namun kelompok yang terdiri dari banyak faksi ini memang sengaja “dipelihara” oleh kalangan tertentu di internal Papua yang kemudian lewat jaringan LSM di luar negeri selalu menyuarakan pemisahan diri.  Boleh jadi karena yang disuarakan berulang-ulang kesannya kok seperti opini pembenaran mayoritas.   Demikian juga dengan penugasan tentara di Papua yang disuarakan jaringan bayaran tadi.  Suaranya pasti tak jauh dari ungkapan: Tarik tentara dari Papua.

Dalam bingkai kebencian ini, jika yang menjadi korban adalah tentara yang nota bene mendapat penugasan dari negara dan sah secara undang-undang, tidak ada satu pun LSM atau yang sebangsa dengannya menyuarakan keprihatinan atau ikut berduka cita.  Coba jika yang mati itu OPM atau yang sebangsa dengannya, dijamin riuh rendah caci maki, umpatan, pelanggaran HAM berat, mirip orang kerasukan setan.  Dan ketika dunia merespons, semakin beringas dia berkomentar dan menuntut.  Makanya untuk kasus terakhir ini meki terasa menyakitkan di hati gugurnya 8 prajurit TNI dan 4 warga sipil, Cilangkap tidak terpancing emosi.

Mencermati dan memahami dinamika Papua ke depan adalah mencoba berkakulasi dengan perilaku negara penganut hegemoni terhadap agresi ke negara pemilik sumber daya alam fosil seperti yang terjadidi Irak dan Libya. Perebutan sumber daya alam tak terbarukan itu juga terjadi pada negara calon adidaya dekade berikut Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan beberapa negara ASEAN.  Penempatan Marinir AS di Darwin Australia dan Guam dalam bahasa diplomasi selalu berdendang dengan syair untuk menjaga keseimbangan dengan militer Cina.  Tetapi kita tidak boleh percaya begitu saja dengan perilaku ambigu dan standar ganda negara adidaya itu.

Strategi Mabes TNI menempatkan 1 divisi Marinir di Sorong dan bagian lain di Papua termasuk menempatkan 1 skuadron jet tempur di Biak adalah jawaban tanpa harus berlagak sikap.  Tetapi dalam ukuran konflik untuk “melawan gajah dan herdernya” perlu juga dipertimbangkan melakukan strategi aliansi pertahanan dengan negara lain yang diniscayakan punya gigi. Dengan berbagai pertimbangan perspektif sebenarnya Cina bisa dijadikan sahabat pertahanan dengan tema perjanjian ”jika engkau tercubit, aku pun  ikut tercubit dan kita bisa sama-sama marah pada yang mencubit”.  Perkuatan diri tentara sangat perlu dan sedang dalam modernisasi.  Pertimbangan bersekutu dengan sesama bangsa Asia utamanya Cina bukan sesuatu yang “malu ah” karena ke depan perebutan sumber daya alam semakin seru, Papua termasuk didalamnya.

********

Jagvane / 04 Maret 2013

Mengurai Java Centris

Kunjungan KSAD ke markas Kodam I Bukit Barisan di Medan tanggal  13 Februari 2013 untuk melihat kesiapan operasional tentara dan alutsistanya disana tentu memberikan spirit bagi prajurit TNI AD.  Spirit itu akan semakin bertambah lagi jika melihat rencana menempatkan sejumlah  alutsista baru di wilayah itu, misalnya helikopter serang, rudal arhanud jarak pendek dan sedang termasuk panser Anoa.  Kita tentu menyanbut gembira karena Sumatera meski tidak berbatasan darat langsung dengan jiran sebelah namun perkuatan alutsista TNI AD perlu disetarakan dan berkemampuan sengat lebah.

Penempatan 100  MBT Leopard di dua batalyon pada dua divisi Kostrad di Jawa bisa diterima sebagai perkuatan jantung Indonesia.  Namun pengadaan MBT tahap berikutnya pada MEF tahap II periode 2015-2019 diharapkan tidak lagi ditumpuk di jantung Indonesia itu.  Sangat pantas distribusi prioritasnya  ada di bumi Kalimantan karena wilayah ini berbatasan darat langsung dengan Malaysia.  Kehadiran MBT di Kalimantan diyakini akan memberikan efek gentar bagi negara sebelah kulon dan lor yang selama ini meremehkan kekuatan militer Indonesia.

Menuju negara maju, militer pun harus setara dengan nilai NKRI dimata dunia

Sebenarnya TNI AU sudah duluan menyebar skuadron tempurnya di luar Jawa.  2 skuadron Hawk 100/200 sudah mengambil tempat di Pekanbaru dan Pontianak lebih dari 1 dekade yang lalu.  Demikian juga dengan skuadron Sukhoi, justru tidak di Jawa melainkan diletakkan pas banget di tengah-tengah Indonesia, Makassar.  TNI AU juga sudah memastikan jika 24 jet tempur F16 setara blok 52 datang, 16 biji ditempatkan di Pekanbaru dan sisanya memperkuat skuadron Madiun yang sudah dihuni 10 F16 lawas.  Jet blok 15 yang dimiliki TNI AU sejak tahun 1989 ini akan di upgrade juga untuk menyeimbangkan teknologi avioniknya dengan adik kelasnya yang mau datang.

Pemekaran armada tempur TNI AL menjadi 3 armada tempur adalah bagian dari upaya mengurai alutsista java centris.  Selama ini pangkalan armada di Surabaya adalah segala-galanya. Dua pertiga KRI dimarkaskan disini termasuk pangkalan kapal selam, pusat perbaikan dan pemeliharaan. Dengan menyerahkan sejumlah KRI untuk dijelajahkan di ruang lautan NKRI sebelah timur yang luas, dipangkalkan di Sorong sebagai pusat armada Timur, akan memberikan ruang kendali keamanan laut yang efektif dengan jarak logistik tidak terlalu panjang di wilayah itu.

Dalam MEF kedua nanti, diharapkan kekuatan armada KRI bisa mencapai minimal 180-190 KRI termasuk 5-7 kapal selam.  Nah, alokasi untuk armada Timur yang berpusat di Sorong bisa dibagi dan mendapat jatah KRI di kisaran 40-50 kapal perang berbagai jenis. Fasilitas perbaikan kapal perang juga bisa dilimpahkan ke Sorong atau Manokwari yang berdekatan.  Manokwari sudah punya Fasharkan TNI AL, tinggal dikembangkan saja.  Area pantau kawasan timur semakin tergenggam dengan kehadiran armada Timur yang kesiapan lantamalnya sudah ready for use seperti Kupang, Merauke, Ambon, Jayapura.

Untuk armada Barat pusat pangkalan belum bisa ditentukan.  Tanjung Pinang yang secara de facto sudah penjadi pangkalan utama armada Barat sangat berdekatan dengan Singapura.  Dari aspek hankam ini tidak ideal.  Jika nantinya sudah ada lokasi yang sesuai dengan analisis strategis TNI AL maka alokasi KRI untuk perairan dangkal ini tinggal menambah sejumlah KRI.  Saat ini armada barat sudah diperkuat dengan 30-40 KRI berbagai jenis termasuk satuan kapal cepat rudal (KCR). Idealnya dibutuhkan 30 KCR untuk mengawal perairan Natuna dan selat Malaka, sementara yang baru bisa dipenuhi saat ini 9 KCR.

Dalam waktu dekat diniscayakan  teknologi rudal surface to surface dan surface to air sudah dikuasai dan dimiliki oleh ilmuwan militer Indonesia.  Maka sudah tentu sebagian besar gelar peluncur rudal, radar dan operatornya ada di wilayah perbatasan yang nota bene di luar Jawa.  KSAD sudah mengisyaratkan akan ada penempatan batalyon roket / rudal di Kodam I Bukit Barisan termasuk gelar Helikpter serang di wilayah itu. Tentu ke depannya wilayah Kalimantan, Natuna, Riau, Sumut akan menjadi basis penempatan sejumlah rudal buatan anak negeri ini.  Dan ini pasti akan memberi kesan gahar.  Dengan kesan ini tentu negara-negara jahil tidak lagi meremehkan Indonesia.  Kekuatan militer itu diyakini menjadi kekuatan “iron dome” atau “tembok Cina” payung pelindung NKRI.  Dengan itu negara yang merasa “bermuka tembok” mulai tahu diri dan berkaca diri sehingga makin terlihat berwibawalah, bermartabatlah, berharkatlah wilayah teritori RI yang luas ini.  Bukan mau ngajak perang, tetapi sebagai benteng penguat teritori dari segala ancaman luar. 

Dengan militer yang kuat negara lain akan berhitung jika hendak mengganggu atau mengancam negara kita.  Dengan kata lain kekuatan persenjataan militer itu diyakini menjadi “sekat penghalang” untuk terjadinya perang.  Makanya alutsista militer kita minimal harus setara dengan negara tetangga, dan itu hukumnya wajib. Jika masih ada orang yang menganggap tidak perlu memperkuat alutsista TNI maka orang tersebut perlu diajak jalan-jalan melintasi perairan luas di tanah air ini lalu diinapkan seminggu saja di pulau terluar Indonesia.  Dijamin begitu pulang langsung sadar diri alias insyaf.

Penempatan alutsista TNI di seluruh Indonesia secara proporsional adalah bagian dari upaya menghapus jargon masuk dulu baru gebuk.  Secara bertahap kita akan mampu mengumandangkan slogan : mau coba masuk saya gebuk duluan.  Maka pembentukan Kogabwilhan merupakan upaya strategis yang harus didukung dalam rangka mengamankan seluruh teritori NKRI.  Kogabwilhan juga merupakan strategi pemerataan alutsista alias mengurai java centris. Kogabwilhan merupakan komando gabungan darat laut dan udara dari wilayah pertahanan Indonesia untuk merespons cepat setiap ancaman yang tak bisa diprediksi.  Meski begitu jangan dilupakan, Jawa merupakan jantung Indonesia.  Jadi memelihara dan merawat jantung juga sangat penting utamanya menjaga “serangan kolesterol” yang bisa mengakibatkan stroke.  Maka Jawa harus diperkuat dengan sejumlah rudal anti serangan udara jarak sedang, sejumlah jet tempur jelajah seperti Sukhoi dan rudal anti kapal berbasis di pantai selatan Jawa dan selat Sunda.  Siapa tahu serangan kolesterol itu berasal dari pantai selatan dan kita pasti sudah tahu siapa sih yang ada di selatan kita.

******

Jagvane /  16 Feb 2013