Mengukur Posisi Geopolitik Indonesia di LCS

Seperti berbalas pantun. Pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth  dalam forum pertahanan tahunan terbesar di Asia, Dialog Shangri-La di Singapura tanggal 30 Mei sampai dengan 1Juni 2025 terkesan vulgar dan memaksa. Dia mengajak seluruh sekutu dan mitra strategis AS di Indo Pasifik memperkuat pertahanan, menjalin kerjasama militer, menaikkan anggaran pertahanan dan membeli alutsista dari AS. Karena China yang hegemonik, katanya, dengan pembangunan kekuatan militernya telah menjadi ancaman dan berusaha mengubah status quo di Indo Pasifik. Pernyataan lugas ini kemudian disambut hangat Indonesia dengan pernyataan Kapuspen TNI Mayjen TNI H.Kristomei Sianturi S.Sos, M.Si (Han) dua hari kemudian. Dengan tegas dikatakan bahwa China bukan ancaman bagi Indonesia.

Menhan AS ini gaya komunikasinya mirip atasan langsungnya Donald Trump. Ingin mengajak negara-negara di kawasan Indo Pasifik merapatkan barisan dengan satu komando dan satu musuh bersama yaitu China. Pete Hegseth dengan jelas menyampaikan informasi bahwa China akan menyerbu Taiwan pada tahun 2027. Inilah yang kita sebut bahasa proxy war dengan mengajak negara-negara Indo Pasifik mengikuti arahan dan instruksi sang adidaya. Memframing sedemikian rupa untuk menjadikan China sebagai common enemy. China dengan tegas membantah framing Pentagon dan mengatakan bahwa AS sebagai pemegang hegemoni berupaya menciptakan kekisruhan di kawasan Indo Pasifik dari suasana damai yang sudah tercipta sejak lama. Di forum Shangri-La ini yang juga nama sebuah hotel megah, Menteri Pertahanan China tidak hadir. Juga Menteri Pertahanan Indonesia diwakili Wamen Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto M.D.S., M.S.P.

Pernyataan berbalas pantun dari Mayjen Sianturi patut kita apresiasi. Sekaligus menegaskan posisi geopolitik Indonesia yang selalu ingin proporsional dan obyektif untuk kepentingan nasional. Kita mengetahui sejauh ini klaim nine dash line China di Laut China Selatan (LCS) tidak menyentuh perairan teritorial Indonesia di kepulauan Natuna. Berbeda dengan negara ASEAN lainnya yang memperebutkan pulau-pulau karang atol Spratly dan Paracel. Persinggungan nine dash line China ada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil Laut Natuna Utara. ZEE adalah produk Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. ZEE bukanlah perairan kedaulatan teritorial 12 mil laut dari pantai. ZEE adalah hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam di perairan tersebut.

Dalam pandangan kita posisi geopolitik Indonesia di LCS bagaimanapun harus tetap mengedepankan azas proporsionalitas yang sepadan. Karena Indonesia tidak berkonflik teritorial dengan China.  Kita masih ingat ketika Presiden Prabowo baru dilantik, negara pertama yang dikunjungi adalah China. Bersama Presiden Cina Xi Jinping kedua pemimpin membuat kesepakatan bilateral yang mengejutkan. Isinya kurang lebih ZEE dapat menjadi ruang kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan China. Kesepakatan ini juga dalam rangka menurunkan tensi ketegangan (detente) di LCS. Menjaga keseimbangan hubungan di halaman depan rumah kita yang strategis ini perlu kecerdasan diplomatik termasuk merespon proxy war dari pemegang sabuk hegemoni dunia saat ini.

Dalam dinamika "ngeri-ngeri sedap" ini Kementerian Pertahanan tentu sudah memahami peta cuaca ekstrim yang kemungkinan bisa terjadi setiap saat. Dua peristiwa "mendadak perang" yaitu pertempuran kilat antara India-Pakistan dan Thailand-Kamboja memberikan warning tegas bahwa Indonesia perlu mempercepat perkuatan militernya. Indonesia membutuhkan segera pesawat airborne early warning and control (AEW&C), pertambahan kapal selam, kapal heavy frigate, jet tempur, radar, berbagai jenis drone bersenjata, peluru kendali balistik, coastal missile, air defence system dan lain-lain. Semuanya harus berada dalam interoperability system yang disebut network centric warfare. Kesannya kok banyak banget ya. Karena memang sampai saat ini kekuatan alutsista kita belum proporsional dengan luasnya wilayah negeri ini. Kita harus berlari cepat untuk mengejar ketertinggalan ini. 

Bukankah filosofi Si Vis Pacem Para Bellum yang bermakna, jika ingin damai bersiaplah untuk perang, bisa menjadi refleksi bersama. Dengan memperkuat manajemen pertahanan, pihak yang mengajak tarung jadi "mikir dewe", ukur kekuatan juga. Dengan kecerdasan diplomatik, bersama diplomasi militer dan show of force konflik bisa diminimalisir. Contohnya sudah ada. Pertempuran India-Pakistan yang sengit itu hanya berlangsung singkat meski kedua negara memiliki persenjataan canggih termasuk bom nuklir. Masing-masing pihak tentu mengukur kekuatan. Mau tijitibeh (mati siji mati kabeh) atau urip bebarengan. Harus kita pahami bersama bahwa investasi pertahanan untuk membentuk kekuatan pertahanan yang berkelas tujuannya adalah sebagai payung pelindung pertumbuhan kekuatan ekonomi kesejahteraan dan eksistensi negeri. Termasuk bargaining politik luar negeri.

Posisi geopolitik Indonesia yang strategis di kawasan ASEAN dan Indo Pasifik mengharuskan negeri kepulauan ini punya kemampuan melakukan diplomasi cerdas dan lincah dengan dukungan kekuatan militer yang proporsional. Sementara saat ini kekuatan militer Indonesia belum sampai pada sebutan proporsional yang sebanding dengan luas wilayahnya. Maka apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan saat ini adalah sebuah upaya extra ordinary, upaya percepatan. Dalam rangka melaksanakan salah satu Asta Cita Presiden yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Penjabarannya adalah memperkuat manajemen pertahanan republik, termasuk mengembangkuatkan industri pertahanan nasional. Juga percepatan pengadaan berbagai jenis alutsista canggih produk industri pertahanan nasional dan dari berbagai negara. Karena dinamika kawasan yang sudah demam berkepanjangan ini,  maka program percepatan pemenuhan investasi pertahanan adalah sebuah keniscayaan.

Kita bukan sekutu AS. Meski begitu AS selalu berupaya untuk memasukkan Indonesia sebagai lapisan kedua yang disebut mitra strategis komprehensif. Namanya sih keren namun tetap saja statusnya ada di lapis kedua. Baris pertama sekutu AS di Indo Pasifik adalah Jepang, Korsel, Taiwan, Singapura, Australia dan Filipina. Sebagai mitra strategis komprehensif Jakarta tidak harus seia sekata alias manut dengan keinginan Washington. Kita punya hubungan baik dengan China, Korea Utara dan Rusia. Kita tidak berkonflik teritorial dengan China. Kerjasama ekonomi dan investasi dengan China sudah berjalan dengan simbiosis mutualistis. Maka pernyataan Kapuspen TNI yang menyatakan China bukan ancaman bagi Indonesia, benar adanya. Ojo grusa grusu njih Pakde Sam.

****

Jagarin Pane / 8 Juni 2025