Saturday, October 15, 2016

Harapan Cerah Menuju Anggaran Berbasis PDB

Barusan kita sudah menyaksikan unjuk kekuatan jet-jet tempur kita di Natuna. Bulan Oktober ini dan dua bulan ke depan kita masih akan terus menyaksikan latihan militer dua matra lainnya yaitu TNI AL dan TNI AD di pulau terdepan Laut Cina Selatan. Pergerakan sejumlah alutsista itu dan setiap ada raungan dan dentuman amunisi pastilah sejumlah milyaran rupiah musnah bersama raungan dan dentuman itu.

Ini bukanlah perbuatan atau perilaku sia-sia karena ini justru adalah adrenalin bernegara dan berbangsa.  Bangsa  dan negara manapun di dunia ini pasti akan melakukan uji adrenalin, uji kemarahan karena di setiap dentuman yang menghabiskan milyaran duit itu ada suasana kebanggaan terhadap sebuah eksistensi bernegara.  Militer itu adalah adrenalin negara, jadi raungan dan dentuman itu adalah keniscayaan yang mempertontonkan ketangguhan, kehebatan dan keperkasaan.
Kesiapsiagaan di pangkalan TNI AL Surabaya
Bagaimana agar kehebatan dan ketangguhan itu bisa diperlihatkan dengan lebih spektakuler lagi, tentu dengan kucuran anggaran pertahanan yang lebih besar dan terbesar. Persoalan pertahanan, persoalan kewibawaan teritori tidak bisa dikaitkan dengan kondisi ekonomi dalam hubungan sebab akibat. Pertahanan teritori adalah harga diri dan harga mati yang harus terus diupayakan mendapatkan prioritas anggaran tuntutan jaman.

Meski kita sudah dan sedang dalam proses modernisasi militer, kebutuhan untuk mengawal dan mewibawakan teritori dari ancaman yang sudah di depan mata perlu kecepatan dan percepatan. Pemenuhan cepat terhadap  tambahan 2 skuadron jet tempur dan belasan kapal perang striking force bukanlah keinginan tetapi kebutuhan. Sebagaimana beberapa tulisan kita terdahulu bahwa Kupang perlu penempatan minimal 4 jet tempur bersama Natuna dan Tarakan, akhirnya terjawab.
Ada kabar baik soal penambahan anggaran pertahanan. Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR bersepakat mencarikan cara untuk penambahan anggaran pertahanan tahun 2017. Presiden Jokowi sudah berkomitmen bahwa anggaran pertahanan diupayakan sebesar 1,5 % dari PDB kita. Itu artinya anggaran pertahanan kita bisa mencapai 250 trilyun pertahun.

Tentu tahun depan tidak perlu mimpi terlalu jauh.  Mencapai angka di kisaran 120-125 trilyun rupiah saja patut disyukuri karena itu berarti sudah ada peningkatan yang cukup menggembirakan. Yang lebih menggembirakan tentu adanya kesepakatan tiga saudara sebangsa itu (DPR, Menkeu,Menhan) untuk lebih memprioritaskan penyediaan anggaran pertahanan republik sebagai tulang punggung eksistensi ber NKRI.

Menkeu hari-hari belakangan ini terlihat lebih sumringah terutama adanya pencapaian yang menggembirakan soal Tax Amnesty.  Ruang fiskal mulai terasa sejuk bersama tobatnya anak bangsa untuk memarkir dananya di tanah air sendiri.  IHSG dan rupiah menunjukkan trend menggembirakan dan situasi ini akan sangat membantu membangun persepsi APBN tahun depan.

F16 di Pekanbaru AFB
Tahun depan diprediksi akan ada penambahan alutsista baru seperti jet tempur, kapal perang, kapal selam, radar, tank, artileri, peluru kendali jarak sedang, UAV, tank amfibi.  Disamping itu ada program instalasi radar dan rudal jet T50 golden eagle, pembangunan pangkalan militer besar di Natuna, alokasi penempatan 1 flight jet tempur di Kupang, Natuna, Tarakan. Semua program itu bersama dengan latihan gabungan TNI memerlukan anggaran besar.

Kita optimis dengan program MEF (Minimum Essential Force)yang sedang memasuki tahap II ini. Ada konsistensi meneruskan program MEF dari pemerintahan sebelumnya disamping karena memang banyak kewajiban pembayaran alutsista pesanan rezim sebelumnya yang harus dilunasi pemerintahan eksiting.  Pesanan alutsista baru untuk pemerintahan sekarang baru akan terlihat tahun 2017 dan seterusnya bersamaan berkurangnya pembayaran multy years pengadaan alutsista sebelumnya.

Pembangunan kekuatan militer dengan situasi dan kondisi lingkungan yang mudah demam merupakan kewajiban mutlak.  Apalagi jika melihat sejarah ambisi klaim dan haus teritori negara pemilik nine dash line yang keras kepala dan susah diajak senyum.  Kita perkuat militer kita untuk memastikan rasa aman rakyat kita di perbatasan. Kita perkuat alutsista kita untuk memastikan teritori kita tidak dilecehkan negara lain.

Jaminan perkuatan itu ada di anggarannya. Jadi kita menyambut gembira adanya kekompakan eksekutif dan legislatif untuk menyediakan anggaran pertahanan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.  Tetapi harus juga diingat kalimat terang benderang Presiden Jokowi baru-baru ini untuk perkuatan alutsista : beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.  Untuk yang terakhir ini, ujiannya ada di jajaran Kementerian Pertahanan bersama para Jenderal TNI.  Kita lihat saja dan semoga amanah, istiqomah dan fathonah.
****

Jagarin Pane / 15 Oktober 2016

17 comments:

  1. semoga terealisasi dan blanjanya tepat guna aamiin

    ReplyDelete
  2. Semoga pengajaran materi bernegara dan berbangsa semakin tajam

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Coba aja setiap warga negara Indonesia tercinta ini apalagi yang sdang bekerja nyumbang rp5000an setiap orangnya. coba bayangkan berapa dana yang terkumpul dengan total penduduk di Indonesia? banyak bukan..? tapi sbelum kita bisa membabad musuh negara kita harus ganyang dulu para oknum pungli & koruptor!!!

    ReplyDelete
  5. Seeeeempurna.... hal inilah yang sejak dulu di gadang gadang oleh rakyat indonesia
    HidupTNI
    Jayalah NKRI

    ReplyDelete
  6. Seeeeempurna.... hal inilah yang sejak dulu di gadang gadang oleh rakyat indonesia
    HidupTNI
    Jayalah NKRI

    ReplyDelete
  7. saya suka dengan kata kata ini

    Kita optimis dengan program MEF (Minimum Essential Force)yang sedang memasuki tahap II ini. Ada konsistensi meneruskan program MEF dari pemerintahan sebelumnya disamping karena memang banyak kewajiban pembayaran alutsista pesanan rezim sebelumnya yang harus dilunasi pemerintahan eksiting. Pesanan alutsista baru untuk pemerintahan sekarang baru akan terlihat tahun 2017 dan seterusnya bersamaan berkurangnya pembayaran multy years pengadaan alutsista sebelumnya.

    ReplyDelete