Australia, Harga Sebuah Kata Maaf

Hubungan bilateral Indonesia- Australia yang merenggang selama tiga bulan terakhir ini semakin terasa panas dengan sikap arogansi negeri eropa yang terdampar di benua selatan itu.  Australia telah melanggar batas perairan Indonesia tanggal 6 Januari 2014 ketika mengusir manusia perahu yang hendak “berkunjung tetap” ke negeri kanguru itu.  Kapal angkatan laut mereka telah masuk sampai 7 mil dari batas garis pantai pulau Rote NTT ketika mendepak pencari suaka sekalian menghina TNI yang dikatakan tak sanggup menjaga wilayahnya sendiri.

Perlakuan Australia yang bergaya cowboy termasuk menyiksa manusia perahu yang memang sudah tersiksa dinegeri asalnya, dinilai sangat keterlaluan.  Dunia yang memberi penilaian itu. PBB bahkan sudah memperingatkan Australia akan konsekuensi hukum internasional atas perlakuan tidak manusiawi dan mengabaikan keselamatan pengungsi politik itu yang hendak mencari kehidupan baru di negeri selatan itu. Australia akhirnya dipermalukan sendiri oleh tindakan semena-mena aparat militernya yang justru menampar wajah diplomatiknya di dunia internasional.

Jangan dikira Indonesia tidak siap

Permintaan maaf tanpa syarat Australia ke Indonesia atas pelanggaran teritori perairan Indonesia tanggal 17 Januari 2014 sejatinya disebabkan oleh ketakutan Australia akan tuntutan hukum internasional yang diajukan Indonesia.  Australia jelas melanggar konvensi hukum laut internasional karena oleh sebuah sebab non navigasi seenaknya saja mengacak-acak teritori perairan Indonesia untuk mengembalikan manusia perahu yang datang dari wilayah Indonesia.  Belum lagi menyiksa beberapa pengungsi yang sudah tersiram gelombang laut dan terombang-ambing.  Jelas-jelas melanggar HAM.

TNI AL sudah mengirimkan sejumlah KRI ke wilayah depan Darwin dan melakukan patroli lebih ketat. Satu fregat telah disiagakan di Kupang.  Lantamal Kupang yang sudah diresmikan beberapa tahun yang lalu selayaknya tersedia minimal 3 Korvet dan 1 Fregat.  Hanya kapal-kapal yang berjenis kelamin seperti ini yang pantas mengawal laut dalam di selatan Indonesia.  Indonesia memiliki puluhan kapal perang striking force mulai dari Ahmad Yani Class, Diponegoro Class, Parchim Class, Fatahillah Class.

Seandainya Tony Abbott Nopember 2013 lalu bisa menurunkan tensi arogansinya dalam etika pergaulan dengan negara kultur timur seperti Indonesia dan minta maaf, rangkaian cerita kalangkabutnya dia menghadapi pengungsi perahu tidak sampai mempermalukan dirinya di mata Internasional.  Untuk urusan sadap menyadap dia gengsi untuk minta maaf padahal jelas nyata.  Tetapi ketika dia terjebak dalam permainan manuver yang sok pamer kekuatan militer lalu seenaknya melanggar wilayah negara lain, muncul ketakutan pada bayangan sendiri lalu minta maaf tanpa syarat kepada Indonesia. 

Coba kalau dulu minta maaf.....

Di satu sisi Australia sangat mahal untuk meminta maaf demi gengsi bertetangga tetapi ketika dunia internasional mulai menuding  dan mencela perilaku aparat militernya, buru-buru minta maaf. Ironinya lagi pada tanggal yang sama 17 Januari 2014 Australia juga membatalkan keikutsertaannya dalam latihan angkatan laut gabungan dengan 17 negara lain yang disebut Naval Exercise Komodo dimana Indonesia menjadi tuan rumah.  Latihan 18 negara itu mengambil area di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan yang akan berlangsung Maret sd April tahun ini.

Pelajaran dari semua keangkuhan dan gaya ambigu Australia ini adalah dengan memperkuat terus menerus angkatan laut dan udara RI.  Kita bersetuju dengan adanya penambahan kapal selam Kilo dan pengadaan jet tempur Sukhoi SU35.  Untuk laut selatan memang diperlukan kehadiran KRI berkualifikasi korvet dan fregat untuk mengimbangi arogansi militer negeri bule itu.  Diluar pengadaan kapal PKR 10514 yang sedang dibuat di Belanda dan menunggu kehadiran 3 kapal perang “Bung Tomo Class” yang masih didandani di Inggris, kita masih perlu tambahan kapal fregat.  Untuk menjaga laut dalam dan gaya bertetangga negeri selatan atau jiran yang suka mengklaim kita perlu sedikitnya tambahan 6-8 fregat selain yang disebut diatas.

Kita memang harus berhitung cermat dengan Australia.  Kita tetap menjaga hubungan diplomatik yang saling menghargai.  Namun kalau tetangga tetap bergaya arogan, suka mendikte kita pun perlu tunjukkan nilai kita di depan dia.  Nilai itu adalah tetap menjaga sapa dan santun tapi juga acuh.  Ketika keacuhan itu baru berlangsung 3 bulan, ternyata kawan di sebelah selatan itu kalangkabut juga sebab teman pintu asianya tutup pintu dan hanya membuka jendela. 

Lalu yang jadi sasaran amuknya ya si pengungsi tadi, lalu masuk halaman rumah orang lain untuk memancing kemarahan. Tapi yang punya halaman tak terpancing karena ini bagian dari ritme kecerdasan diplomatik.  Akhirnya dunia yang mencibirnya, PBB mengancamnya, mukanya tertampar, sakitnya tak seberapa tapi malunya ini.  Itulah harga sebuah kata maaf yang tak terucap di awal kisah dan membawa negerinya menjadi terisolasi bersama pengungsi.  Dan kita pun tetap cuek bebek saja, bukankah begitu pak Marty ?

***

Jagvane / 18 Jan 2014